 |
| Honda Satya Ilustrasi |
Menurut dia, Toyota dan Daihatsu siap meluncurkan LCGC pada 2013 ini, sedangkan Honda sekitar Oktober tahun yang sama. Toyota dan Daihatsu masing-masing siap meluncurkan merek Astra Toyota Agya dan Astra Daihatsu Ayla, serta Honda meluncurkan Honda Satya. Peraturan presiden (perpres) sudah keluar, mengatur mobil berbahan bakar rendah karbon (low emission carbon/LEC), termasuk LCGC. Sementara itu, Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat telah mengusulkan agar pemerintah memberikan insentif pajak penjualan barang mewah (PPnBM) 0% untuk mendukung pengembangan LCGC di Tanah Air. "Yang jelas saya usulkan, PPnBM-nya dinolkan untuk yang LCGC,"ujar Hidayat.Dia membenarkan, draf perpres nantinya menjadi payung untuk pengembangan industri otomotif segmen lowemission carbon (LEG). Selain mobil LCGC, perpres pun akan mengatur produksi mobil bermesin BBM dan listrik (hybrid), listrik (electric), serta biofuel.
Namun, Hidayat juga mengingatkan, mobil dikategorikan LCGC jika mesinnya bisa menempuh jarak 22 kilometer (km) hanya dengan menghabiskan satu liter bahan bakar minyak (BBM). Sedangkan mobil dikategorikan hybrid yAsa kon-sumsi setiap 1 liter BBM-nya bisa untuk mencapai jarak 30 km. Menanggapi produk LCGC Ayla dan Agya pada September tahun lalu, dia berpendapat, Astra baru mengenalkan produk dan belum memasarkannya. Peluncuran itu untuk menunjukkan jika Astra sudah siap memproduksinya.'Tapi saya yakin, dengan semangat LCGC,harganya akan terjangkau tidak lebih dari Rp 100 jutaan),"kata dia.
Insentif Perkapalan
Sementara itu, Kemenperin juga tengah mengusulkan pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) atas jasa angkut komponen kapal guna memperkuat industri galangan kapal nasional.Budi Darmadi menuturkan, saat ini, produksi kapal nasional rata-rata setahun 900 ribu ton atau sekitar 6.000-7000 unit. Perkembangan industri perkapalan masih terkendala kurangnya pasokan komponen yang masih mahal. "Untuk itu, sedang kami usulkan supaya PPN untuk jasa pengangkutan komponen kapal dihapuskan dalam bisnis pelayaran. Itu lagi diperbincangkan,"ujarnya. Menurut dia, usulan insentif PPN tersebut untuk melengkapi fasilitas bea masuk ditanggung pemerintah (BMDTP) yang telah disediakan pemerintah bagi kegiatan importasi bahan baku industri kapal.
Sumber
